Kunci Sukses Pengawasan Pelaksanaan APBD Medan
Pengawasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Di Kota Medan, kunci sukses pengawasan pelaksanaan APBD menjadi fokus utama bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
Menurut Walikota Medan, Bobby Nasution, kunci sukses pengawasan pelaksanaan APBD adalah melibatkan semua pihak terkait, baik internal maupun eksternal pemerintah daerah. “Kami terus melakukan koordinasi dengan seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) serta lembaga terkait untuk memastikan APBD berjalan sesuai dengan rencana,” ujarnya.
Selain itu, keterlibatan masyarakat juga menjadi kunci sukses dalam pengawasan pelaksanaan APBD. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Budget Analysis (IBA), Roy Salam, partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran daerah dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. “Masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi penggunaan APBD agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi pembangunan daerah,” katanya.
Dalam prakteknya, kunci sukses pengawasan pelaksanaan APBD Medan juga melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga eksternal yang melakukan audit terhadap penggunaan APBD. Menurut Kepala BPK Perwakilan Medan, Ahmad Fauzi, pengawasan yang dilakukan oleh BPK bertujuan untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas penggunaan APBD. “Kami terus melakukan pemeriksaan dan audit terhadap pelaksanaan APBD untuk memastikan penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Dengan melibatkan semua pihak terkait, baik internal maupun eksternal, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan, diharapkan pelaksanaan APBD di Kota Medan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi pembangunan daerah. Kunci sukses pengawasan pelaksanaan APBD Medan adalah kerjasama dan sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga terkait dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.