Tantangan dan Solusi dalam Monitoring Dana Desa di Kota Medan
Tantangan dan solusi dalam monitoring dana desa di Kota Medan merupakan isu yang tidak bisa dianggap remeh. Sejak diberlakukannya kebijakan dana desa, banyak masalah yang muncul terkait pengawasan dan pengelolaan dana tersebut.
Tantangan pertama yang dihadapi adalah minimnya transparansi dalam penggunaan dana desa. Menurut Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara, Bambang Eko, banyak desa yang belum mampu menyajikan laporan keuangan secara transparan. “Kami menemukan banyak kasus penyalahgunaan dana desa karena minimnya pengawasan,” ujarnya.
Tantangan kedua adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang penggunaan dana desa. Menurut Direktur Eksekutif Pusat Kajian Keuangan dan Pembangunan (PKKP) Universitas Sumatera Utara, Rudi Irawan, partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa masih rendah. “Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa,” katanya.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, solusi yang bisa dilakukan adalah meningkatkan kapasitas pengelola dana desa dalam menyusun laporan keuangan yang transparan. Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Medan, Agus Salim, pelatihan dan pendampingan bagi pengelola dana desa sangat diperlukan. “Kami terus melakukan sosialisasi dan pelatihan agar pengelola dana desa dapat menyajikan laporan keuangan secara transparan,” ujarnya.
Selain itu, partisipasi masyarakat juga perlu ditingkatkan melalui pembentukan lembaga pengawas independen di tingkat desa. Menurut Rudi Irawan, lembaga tersebut dapat membantu memastikan penggunaan dana desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Dengan adanya lembaga pengawas independen, diharapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dapat terjamin,” katanya.
Dengan adanya upaya meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa, diharapkan masalah penyalahgunaan dana desa di Kota Medan dapat diminimalisir. Peran semua pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga lembaga pengawas, sangat diperlukan untuk menciptakan pengelolaan dana desa yang lebih baik dan bertanggung jawab.