Mengungkap Hasil Pemeriksaan Pelaksanaan APBD Medan

Mengungkap Hasil Pemeriksaan Pelaksanaan APBD Medan

Pemeriksaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan telah dilakukan dan hasilnya akhirnya diungkap. Hasil pemeriksaan ini menjadi sorotan publik karena menyoroti pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Menurut Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara, Ahmad Zabadi, pemeriksaan APBD Medan menemukan beberapa temuan yang perlu mendapat perhatian serius. Salah satu temuan yang disoroti adalah penggunaan dana APBD yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Dalam pemeriksaan kami, kami menemukan beberapa indikasi penggunaan dana APBD yang tidak sesuai dengan ketentuan, seperti penggunaan dana untuk kepentingan pribadi atau proyek yang tidak sesuai dengan program prioritas daerah,” ungkap Ahmad Zabadi.

Selain itu, temuan lain yang mencuat dalam pemeriksaan adalah adanya potensi penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menjadi perhatian serius karena dapat merugikan keuangan daerah dan menghambat pembangunan yang berkelanjutan.

Mengomentari hasil pemeriksaan tersebut, Walikota Medan, Bobby Nasution, menyatakan komitmennya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. “Kami akan melakukan evaluasi mendalam terhadap temuan BPK dan segera mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik ke depannya,” ujar Bobby Nasution.

Dalam konteks ini, ahli keuangan daerah, Prof. Dr. Bambang Suharnoko, mengingatkan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam setiap pengelolaan keuangan daerah untuk mencegah potensi penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang.

Dengan mengungkap hasil pemeriksaan pelaksanaan APBD Medan, diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi budaya yang diterapkan secara konsisten untuk menciptakan tata kelola yang baik dan mencegah potensi risiko dalam pengelolaan keuangan daerah.